Berdemokrasi di Negara Keong Racun

Kalau kita

memperhatikan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di tengah masyarakat,

sepertinya kita belum terlalu siap untuk berdemokrasi, sebab sudah banyak bukti

menunjukkan kepada kita betapa para elit politik masih mengunakan cara-cara

kolot demi mendapatkan kekuasaan. Money politic bukanlah hal yang baru

di telinga kita, belum lagi mobilisasi massa dan sebagainya

Enam puluh lima

tahun demokrasi menuntun kita menapaki terjalnya kemerdekaan, jika

dipikir-pikir memang  bisa dibilang usia

yang tidak muda lagi, mulai dari demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi

terpimpin (guided democracy) ala Soekarno (1959-1965), sampai demokrasi

pancasila hasil racikannya Soeharto (1965-1998), bahakan pada era reformasi

(1998-sekarang)  pun kita masih percaya

pada kekuatan demokrasi akan mampu menuntun kita menuju Indonesia yang adil dan

sejahtera.

Alih-alih

keadilan dan kesejahteraan yang kita dapatkan setelah enam puluh lima tahun

lebih kita merdeka, yang terjadi malah sebaliknya, fenomena akhir-akhir ini

menunjukkan betapa demokrasi belum mampu (untuk tidak mengatakannya gagal)

membawa bangsa ini kepada cita-cita yang luhur yang tercantum dalam UUD 1945

“menjadi bangsa yang berdaulat, adil dan makmur”. Oleh sebab itu perlulah

kiranya kita mengkaji ulang konteks dan makna berdemokrasi di Negara keong

racun ini, sebab jika tidak, hampir bisa dipastikan Indonesia hanya akan

menjadi sejarah Negara keong racun yang dosa-dosanya ditanggung oleh anak cucu

kita di masa mendatang.

Demokrasi seyogianya

memang bukanlah hasil, tetapi adalah suatu peroses oleh karena itu demokrasi bukan

hanya pemilihan yang langsung, bebas, jujur, dan adil, tetapi demokrasi juga

menyngakut bagaimana hasil pemilihan yang adil dan jujur itu dijalankan. Di

dalam demokrasi suara mayoritas adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa

diganggu gugat. Yang akan menjadi masalah kemudian adalah ketika suara

mayoritas yang seharusnya berasal dari hati nurani itu bisa dibeli dengan

kertas yang ditempelkan foto soekarno-hatta, maka lahirlah dari rahim

demokarsi apa yang kita sebut dengan money
politic.

Sesuatu yang

didapatkan dengan cara yang tidak benar, biasanya akan digunakan untuk sesuatu

yang tidak benar pula. Ketika kapitalisme sudah menjadi syahadat utama

warga bangsa ini, maka kekuasaan adalah jalan untuk medapatkan keuntungan yang

sebanyak-banyaknya. Entah itu keuntungan bagi partai, kelompok, golongan dan

lain sebagainya. Tidak mengherankan kalau

di negeri ini para konglomerat biasanya memiliki kedudukan penting dalam

suatu pemerintahan.

Resiko

berdemokrasi memang tidaklah kecil, tapi juga membutuhkan modal yang besar.

Walaupun skema kerja pemerintah telah ditetapkan dalam konstitusi, di mana

pemerintah memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan namun pada kenyataanya

jauh panggang dari api. Dalam berdemokrasi ada hal-hal yang perlu diperhatikan

yang menjadi asas-asas demokrasi seperti penegakan hukum, infrastruktur,

transparansi dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah

negara yang besar dengan sumber daya alamnya yang melimpah, memungkinkannya

mampu melakukan apa saja demi kesejahtraan rakyatnya, lagi-lagi demokrasi

menjadi kendala karena para pemerintah lebih sibuk mengurus bagaimana

mempertahankan kekuasaanya daripada mengurus hal-hal yang prinsipil yang

dibutuhkan rakyat, seperti sembako yang mampu dijangkau oleh rakyat, lapangan

kerja yang luas, dan lain sebagainya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya,

kita hanya menjadi pelengkap penderita di negeri sendiri. Di lain pihak para

penguasa seolah menjadi manusia yang kebal hukum dan bebas melakukan apa saja

sekehendaknya.

Oleh karena itu

menurut hemat penulis, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan kedepan

dalam rangka memperbaiki cara berdemokrasi kita di masa mendatang. Pertama

diperlukan adanya pendidikan kewargaan ( civic education ) sebagai

sarana mendewasakan alur berfikir warga bangsa dalam kaitannya dengan masalah

politik. Seperti dikatakan Komarudin Hidayat dalam kata pengantar buku

Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani bahwa: civic education merupakan

pendidikan untuk semua dan oleh semua yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah

tata kehidupan yang demokratis dan beradab”. Di samping itu dengan civic

education masyarakat diharapkan mampu mengetahui apa hak dan kewajibannya

kepada pemerintah (negara), dan sebaliknya apa hak dan kewajiban pemerintah

(negara) kepadanya. Kedua dari kalangan pemerintah sendiri harus ada

keterbukaan (transparency)  dengan

adanya transparency masyarakat tidak saja dapat mengontrol kerja

pemerintah tetapi juga dapat menjadi instrument pendukung program kerja

pemerintah tersebut. hal ini penting untuk membangun rasa percaya masyarakat

kepada pemerintah yang akhir-akhir ini sepertinya semakin surut. ketiga karena

konon katanya negeri ini negeri hukum maka dibutuhkan adanya jaminan hukum

dalam artian hukum harus dijunjung tinggi, tak ada lagi cerita suap menyuap di

lingkungan peradilan, sudah cukup Gayus Halomoan Tambunan menjadi bukti betapa

bobroknya hukum di negeri ini.

Oleh karena

dibutuhkan upaya yang serius dari semua kalangan supaya kita bisa mengembalikan

makna demokrasi  pada makna dan fungsi

sebenarnya. SEMOGA!!!